Load more

Kemiskinan Meningkat dan Tumbuh Subur di Era Rezim Jokowi

Shares ShareTweet
Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi menjadi perhatian serius masyarakat pada era pemerintahan presiden Joko Widodo. Rezim Jokowi mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan sejak berkuasa, namun data dan fakta menunjukkan sebaliknya. (Foto: ilustrasi)
"Sistem itu tidak hanya gagal mengentaskan kemiskinan tapi juga memiskinkan. Pemerintah sering bersembunyi di balik statistik yang acuannya sering jadi polemik, sering salah tafsir, dan bahkan menyesatkan. Faktanya, kemiskinan tetap tumbuh subur,"
JAKARTA -- Menteri Sosial Idrus Marham mengklaim angka kemiskinan di era Pemerintahan Joko Widodo turun 1,2 juta. Idrus mengatakan berdasarkan pengecekan data terakhir, terdapat 26,58 juta penduduk miskin di Indonesia. Artinya, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,5%.

"Sekarang ini (penduduk miskin) terdata 26,58 juta atau 10,12%. Jadi di masa pemerintahan Jokowi terjadi penurunan 0,5% setara 1,2 juta orang yang tidak lagi dalam kategori miskin," ucapnya sebagaimana dilansir siaran pers resmi pada Kamis (15/2/2018).

Namun, klaim Mensos rezim Jokowi tersebut bertolak belakang dengan data-data dan fakta yang terjadi.

Awal Februari lalu, Badan Pusat Statistik mengeluarkan data yang menunjukkan bahwa jumlah orang miskin naik dari 27,73 juta jiwa (10,96 persen jumlah penduduk) pada September 2014, menjadi 28,51 juta (11,13 persen), dan berdasarkan survei Maret 2017 mencapai 27,77 juta rakyat miskin.

Secara statistik ada menurunan kemiskinan di wilayah pedesaan, walau tidak signifikan. Namun, di wilayah perkotaan, kemiskinan justru melonjak tajam. Data BPS mencatat angka kemiskinan perkotaan pada Maret 2017 mencapai 10,67 juta orang atau sebesar 7,72 persen.

Angka kemiskinan itu bertambah sebanyak 330 ribu orang dibandingkan Maret 2016 yang mencapai 10,34 juta orang. Adanya perbedaan angka antara daerah dan perkotaan, menurut Rasio Gini, yang menggambarkan tingkat ketimpangan, semakin tinggi rasio, ketimpangan akan semakin lebar.

Kepala BPS Suharyanto mengatakan, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2017 mencapai 1,83, naik dari September tahun lalu yang hanya 1,74. Selain itu, indeks juga menggambarkan jarak antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan akan semakin jauh sehingga kemiskinan akan semakin sulit untuk dientaskan.

Suasana aktivitas warga pemukiman kumuh yang tinggal di kolong jembatan kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu (14/1). Kemiskinan yang kian tinggi, terpaksa membuat warga banyak yang tinggal di emperan toko, bantaran kali, atau di bawah kolong jembatan. (Foto: Yogi / poskotanews.com)
"Kalau indeks kedalaman (kemiskinan) naik, maka tingkat kemiskinan semakin dalam," ujarnya di Jakarta, Senin (17/7/2017).

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikkan dari 0,44 pada September 2016 menjadi 0,48 pada Maret 2017. Pada Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan mencapai 1,25, naik dari Maret 2016 yang sebesar 1,19. Adapun indeks keparahan kemiskinan di perkotaan Maret 2017 0,31, naik dari Maret 2016 yang sebesar 0,27.

Rezim Jokowi Berikan Data yang Salah

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Gerindra, Heri Gunawan menyampaikan, kebijakan ekonomi rezim Jokowi selama tiga tahun lebih tidak mampu membebaskan rakyat dari kemiskinan.

“Kita telah memasuki tahun baru 2018. Lalu, bagaimana refleksi bangsa ini di bidang ekonomi? Nyatanya ekonomi yang Dibangga-banggakan oleh Jokowi tak mampu bebaskan rakyat dari jurang kemiskinan,” demikian keterangan tertulis DPP Gerindra melalui akun media sosial, Twitter resminya, Selasa (2/1/2018).

Heri mengkritik sistem ekonomi yang digunakan pemerintah saat ini dan mendesak Jokowi untuk segera memikirkannya di sisa masa jabatannya. Selain itu menurut politisi Gerindra tersebut, data acuan yang dikeluarkan pemerintah Menyesatkan, karena BPS justru mencatat kemiskinan bertambah.

"Sistem itu tidak hanya gagal mengentaskan kemiskinan tapi juga memiskinkan. Pemerintah sering bersembunyi di balik statistik yang acuannya sering jadi polemik, sering salah tafsir, dan bahkan menyesatkan. Faktanya, kemiskinan tetap tumbuh subur. Per Maret 2017, menurut BPS, jumlah orang miskin bertambah sebesar 6900 jiwa.” ujar Heri, seperti dilansir republika.co.id, Selasa (2/1).

Sebuah survei dari SMRC juga menguatkan hal ini. Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas menyebut, jumlah orang miskin tahun ini memang semakin banyak dibandingkan tahun lalu.

Sirojuddin menjelaskan, dalam survei SMRC, responden adalah seluruh warga Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum. Dari populasi itu dipilih secara random 1220 responden. Margin of error survei dengan ukuran sampel kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

Suasana pemukiman warga miskin di bantaran sungai. (Foto: (Foto: Antara / Reno Esnir)
“Sekitar 49 persen responden menilai bahwa jumlah orang miskin sekarang semakin banyak dibanding tahun lalu. Sekitar 28 persen warga menilai bahwa kesejahteraan di negara kita semakin tidak merata dibandingkan tahun lalu, angkanya lebih besar ketimbang warga yang menilai kesejahteraan merata sebar 24 persen saja,” kata Sirojudin di seperti dikutip aktual.com, Minggu (23/10).

Ketimpangan yang Akan Jadi Bom Waktu

Selain meningkatnya kemiskinan, masalah ketimpangan ekonomi di era pemerintahanm Jokowi juga mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Anggota Gerindra Heri Gunawan mengatakan, postur APBN yang terus defisit dari tahun ke tahun, tak bisa diterjemahkan sebagai tolak ukur kesejahteraan rakyat.

Faktanya, hanya ada satu persen orang yang menguasai 39 persen pendapatan nasional. Dan ada 2 persen orang telah menguasai lebih dari 70 persen tanah di Indonesia.

Menurut Heri, angka ketimpangan masih bertengger di kisaran 0,39. Ini adalah angka berstatus wapada. Dengan kata lain, sistem ekonomi yang dijalankan selama ini masih belum mampu menciptakan pemerataan.

"Ekonomi kita tidak dinikmati oleh rakyat banyak. Angka di kuartal III yang mencapai 5,06 persen tak menggenjot daya beli sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dari 4,95 persen menjadi 4,93 persen," tambahnya.

Hasil survei Oxfam juga menunjukkan angka ketimpangan ekonomi di era Presiden Jokowi, memang semakin melebar. Dalam survei, Oxfam mendasarkan perhitungan dari standar kemiskinan yang dikeluarkan World Bank.

“Hasil survei Oxfam menunjukkan kekayaan empat orang taipan Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta penduduk miskin Indonesia,” kata pengamat politik dan ekonomi, Salamuddin Daeng, seperti dilansir suaranasional.com, Jumat (24/2).

Sedangkan Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian menilai, kinerja pemerintahan Jokowi-JK masih sangat buruk. Hal ini terlihat dari pembangunan yang masih berpusat di pulau Jawa.

Pengangguran juga menjadi persoalan yang sangat serius pada masa pemerintahan Jokowi, akibat maraknya perusahaan dan industri yang tutup dan gulung tikar. (Foto: Merdeka.com / imam buhori)
"Pembangunan di pulau Jawa sebanyak 58 persen, ini bisa dilihat bahwa Presiden Jokowi masih belum bisa menyelesaikan persoalan pembangunan secara merata. Ini sama saja dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya," kata Zul, Jumat (16/10/).

Seperti diketahui, ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, mendapat sorotan Bank Dunia. Pada laporan November 2015 lalu, Bank Dunia mengeluarkan data bahwa selama dasawarsa terakhir sampai 2014, sebesar 10 persen penduduk terkaya menguasai 77 persen ekonomi negeri. Menegaskan bahwa ketimpangan terus berlanjut dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke era Jokowi.

Pemerintah pun diminta waspada terkait fenomena ini, karena angka Rasio Gini sudah mengkhawatirkan, rawan terjadi gejolak sosial. Apalagi jika pemerintah tidak mampu menahan kenaikan bahan pangan, seperti beras, jagung, cabai, dan bawang.

Di sisi lain, beberapa perusahaan termasuk perusahaan asing, sejak era pemerintahan Jokowi, mulai banyak yang menutup usahanya di Indonesia, dan berakibat bertambahnya daftar pengangguran.

Paul Krugman, peraih Nobel Ekonomi, mengatakan, ketimpangan adalah akibat keberpihakan institusi pemerintah dan politik pada kelompok tertentu, bukan karena faktor pasar. Berbagai kebijakan pemerintah menjadi penyebab atas terjadinya kesenjangan. (fg)

*Berbagai sumber

Tags

Shares ShareTweet
advertisement iklan

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.

Editor Picks