Load more

Kematian Akibat Gizi Buruk Terjadi di Papua, Kinerja Jokowi Dipertanyakan

Shares ShareTweet
Kejadian gizi buruk dan campak masih terjadi hingga kini di Papua. Masyarakat pun mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera bertindak nyata untuk mengatasi kejadian luar biasa yang telah menewaskan puluhan anak balita tersebut. (Foto: ilustrasi)
“Gizi buruk sudah berlangsung sejak setahun terakhir dan membunuh 63 anak Asmat, dan pemerintah Jokowi tidak bersuara mengenai hal ini. Baru awal tahun 2018 presiden bersuara dan menetapkan peristiwa itu sebagai KLB,”
ASMAT -- Tragedi gizi buruk yang terjadi di tanah Papua, seperti mulai terlupakan oleh masyarakat, bahkan media massa pun seakan mulai acuh. Namun, Sebulan setelah status kejadian luar biasa (KLB) di Kabupaten Asmat, Papua dicabut, kematian anak akibat gizi buruk masih terjadi.

Menurut laporan BBC Indonesia, anak-anak yang terserang campak dan gizi buruk di kabupaten tersebut masih dapat dijumpai di Rumah Sakit Umum Daerah (RUD) Agats, Rabu (31/01) dini hari.

"Gizi buruk ada 21 pasien, campaknya ada lima pasien," ungkap Richard Rumbino, pimpinan RSUD Agats, satu-satunya rumah sakit di wilayah Asmat.

Status KLB akibat gizi buruk dan campak di Asmat dicabut sejak 5 Februari 2018. Tercatat korban meninggal mencapai 72 anak-anak meningkat dari sebelumnya 68 orang, yakni 66 karena campak, dan enam karena gizi buruk.

Sementara ratusan lainnya hingga saat ini masih menjalani perawatan. Adapun wilayah yang paling banyak jatuh korban adalah Distrik Pulau Tiga, yang mencapai 37 jiwa.

Dari jumlah itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak delapan anak meninggal di rumah sakit, sementara sisanya meninggal di kampung. Namun pasca-KLB dicabut, masih ada anak-anak yang meninggal dunia akibat gizi buruk.

Menteri Sosial, Idrus Marham, mengakui pemerintah kesulitan dalam menangani bencana gizi buruk atau busung lapar yang melanda Kabupaten Asmat. Alasannya adalah kondisi alam dan minimnya infrastruktur.

Kondisi ini diperparah harga bahan bakar minyak (BBM) yang relatif lebih mahal akibat suplai BBM yang tidak lancar di wilayah itu.

Tim kesehatan TNI bekerja membantu anak-anak yang mengalami gizi buruk dan Campak di Asmat, Papua. (Foto: Puspen TNI)
Idrus menambahkan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka di sana juga tidak layak dan tidak sehat. "Daerah ini memang terisolasi. Harus dipangkas dulu isolasinya. Ini jadi faktor utama menentukan kesehatan masyarakat," kata Idrus, dilansir bbc.com, Senin (29/01).

Data Kementerian Sosial menunjukkan kejadian luar biasa seperti ini sudah keenam kali terjadi di Kabupaten Asmat namun yang terbaru merupakan yang paling parah.

Salah satu kendala yang dihadapi Asmat pasca dicabutnya status KLB adalah ketersediaan tenaga medis, terutama kedokteran. Dari total 16 puskesmas yang ada, sebagian besar tidak ada dokter.

Wabah campak dan gizi buruk di Papua ternyata tidak hanya terjadi di Kabupaten Asmat, tapi juga di wilayah Pegunungan Bintang yang berjarak 286 km dari Agats, ibukota Asmat. Sementara jumlah korban terus meningkat. Hampir 100 orang meninggal di dua kabupaten tersebut, kebanyakan anak-anak.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang, Provinsi Papua menyebutkan sebanyak 28 orang dilaporkan meninggal dunia di Kampung Pedam, Distrik Okbab, Kabupaten Bintang, lantaran mengalami dehidrasi berat akibat diare, campak dan gizi buruk atau kelaparan.

Kabupaten Asmat terdiri dari sembilan distrik (setingkat kecamatan) dan lebih dari 100 kampung. Luas kabupaten itu mencapai 29.000 kilometer persegi atau 48 kali luas DKI Jakarta. Distrik Pulau Tiga merupakan tempat pertama ditemukannya korban jiwa akibat gizi buruk dan campak.

Kebijakan Jokowi Ditolak Pemprov Papua

Dalam mengatasi tragedi gizi buruk di Papua, Presiden Jokowi mewacanakan relokasi suku Asmat sebagai solusi atas persoalan tersebut. Rencana relokasi penduduk ini disampaikan Jokowi secara langsung kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Bupati Nduga Doren Wakerwa di Istana Bogor, pada Selasa (23/1).

Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa (23/1/2018), untuk membahas wabah penyakit yang sudah menewaskan puluhan balita di Asmat. (Foto: Kompas.com)
"Alangkah lebih baik apabila direlokasi ke kota. Jadi (penduduk) desa-desa direlokasi ke kota. Ini setiap tahun kejadiannya selalu ada. Kita tidak usah tutup-tutupi," kata Jokowi dikutip Kompas.com pada (23/1)

Namun, rencana yang ditawarkan Jokowi itu ditolak Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Bupati Asmat Elisa Kambu. Tawaran itu sulit direalisasikan. Sebab, di Papua ada adat istiadat yang tak mudah untuk dirubah dan akan menimbulkan permasalahan baru. Hal ini disampaikan oleh Elisa Kambu saat ditemui ditempat yang sama.

"Memindahkan orang tidak segampang itu karena terkait budaya, adat istiadat, hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya. Rakyat kita urus, kita tempatkan dengan akses yang lebih baik," ujarnya.

Pendapat serupa disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat di daerah terpencil di Papua tak mungkin direlokasi. Sebab, relokasi yang diusulkan Presiden Jokowi akan menyulitkan warga lantaran telah terbiasa hidup di pedalaman. Sehingga, ia menyarankan agar lokasi pedalaman tersebut dibangun distrik untuk mempermudah pemerintah memantau kesehatan warga.

"Tidak bisa relokasi. Paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa ," kata Lukas di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1).

Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Rahmat Ajiguna juga menyatakan kecewa dengan ide yang dilontarkan pemerintahan Jokowi tersebut.

“Solusi melakukan relokasi suku Asmat juga bukan hal yang baru. Pada era Orba, solusi yang sama juga ditawarkan Soeharto. Suku Asmat direlokasi dari pedalaman ke pinggiran sungai, ketika eksploitasi besar-besaran hutan dan kekayaan alam milik suku Asmat pada era 1970-an atau disebut the West Papua dillema. Sejak itu pula suku Asmat kehilangan keberagaman sumber pangan, karena tanah, hutan dan isinya dijarah oleh korporasi,” kata Rahmat, dilansir Suara.com, Selasa (30/1/2018).

Kinerja Jokowi Dipertanyakan dan Dikecam Netizen

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, Jokowi abai terhadap kesehatan warga Asmat dan lebih mementingkan pembangunan infrastruktur di Papua. Sebab, menurut Waketum Partai Gerindra itu, sejak pertengahan tahun lalu, sebenarnya pemerintah telah disuguhi data soal gizi buruk kronis yang menjangkiti 27,5 persen atau sekitar 6,5 juta anak Indonesia.

Dokter melakukan tindakan medis ke pasien Surfana (1 tahun), seorang balita penderita gizi buruk, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). (Foto: ANTARA /M Agung Rajasa)
"Kasus KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, yang telah merenggut korban jiwa 70 anak, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah. Apalagi, pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017. Kenapa penanganannya terlambat?," kata Fadli, Jumat (26/1/2018).

Bukan hanya di Asmat, terang Fadli, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi, di tengah pembangunan infrastruktur yang masif.

Fadli menyebutkan sejumlah data dari laporan Global Nutrition, yang menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk di antara negara-negara ASEAN lainnya.

"Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos. Dalam jangka panjang, tingginya angka gizi buruk ini akan mempengaruhi manusia Indonesia, berupa hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan," tukasnya.

Sedangkan Ketua AGRA, Rahmat Ajiguna menganggap Jokowi tidak serius dalam membangun kedaulatan pangan dan melakukan reforma agraria di daerah Asmat.

Pasalnya, persoalan gizi buruk yang menimpa suku Asmat juga bukan baru-baru ini terjadi, melainkan sudah berlangsung setidaknya sejak setahun terakhir. Hal tersebut, kata Rahmat, menunjukan respons buruk dan pengabaian pemerintah atas hak rakyat untuk hidup manusiawi.

“Gizi buruk sudah berlangsung sejak setahun terakhir dan membunuh 63 anak Asmat, dan pemerintah Jokowi tidak bersuara mengenai hal ini. Baru awal tahun 2018 presiden bersuara dan menetapkan peristiwa itu sebagai KLB,” jelasnya, dilansir suara.com.

“Selain itu, secara umum, masalah gizi buruk di Indonesia membuktikan kegagalam pemerintah Jokowi dalam membangun kedaulatan pangan di negeri ini. Sudah selayaknya pemerintah meminta maaf, karena telah mengabaikan hak suku Asmat. ” tegasnya.

Kebijakan Jokowi dalam mengatasi kematian akibat gizi buruk juga menjadi sorotan masyarakat. Di dunia maya, tidak sedikit warganet yang mengecam Jokowi karena dianggap tidak becus dalam mengatasi persoalan tersebut.

“Halo, Pak Presiden @jokowi, sdh 61 anak meninggal dunia di Asmat krn campak dan gizi buruk. Sebetulnya, dibanding Tol dan Kereta Cepat, bangsa ini butuh banyak RS, Puskesmas, Sekolah, air bersih, rumah layak, dn pangan murah bergizi,’ tulisnya menanggapi pemberitaan Kompas.id pada Senin (15/1/2018) lalu.

“Ini menujukkan bahwa sehebat apapun jalan tol..semodern apapun kereta cepat..kebutuhan mendasar seperti kesehatan pendidikan dan perumahan adalah yg utama,” tulis R Wijaya lewat akun @blueboxxx, dibalas Alfida Nasution @AlfidaNasution_, ‘Rakyatnya lapar butuh makan, bukan aspal’.

“Ada yang aneh dgn pak @jokowi ini, saat jalan tol sdh terbangun di papua, infrastruktur sukses luar biasa, bbm 1 harga, barang2 pokok murah sekali, skrg malah ngomong: akses ke asmat sangat berat,” tulis NurShinta lewat akun @Nr_shint, menyoroti keterangan Jokowi yang menyebutkan jika akses menuju Kabupaten Asmat sangat sulit.

Seperti diketahui, ter-eksposnya peristiwa gizi buruk di Papua langsung menjadi sorotan masyarakat. Pemerintah mengakui sedikitnya 7.320 warga Asmat terjangkit wabah cacar dan gizi buruk, sehingga ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Namun, bukan hanya di Asmat, secara nasional hingga akhir tahun 2017, terdapat 27,5 persen atau 6,5 juta anak Indonesia yang mengalami gizi buruk. (fg)

*Berbagai sumber

Tags

Shares ShareTweet
advertisement iklan

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.

Editor Picks