Load more

Berlindung di Balik Pasal Penghinaan Presiden, Jokowi Seperti Raja Anti-Kritik

Shares ShareTweet
Usulan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menghidupkan kembali Pasal Penghinaan Presiden, mendapat kecaman dari berbagai golongan masyarakat. (Foto ilustrasi: istimewa)
"Dihapus saja. Kalau tidak, Ini sama saja menempatkan Presiden sama dengan raja yang tidak bisa dikritik.
JAKARTA — Rencana rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menghidupkan kembali Pasal Penghinaan Presiden, mendapat kecaman berbagai golongan masyarakat. Bahkan, aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar, mencium adanya kepentingan Presiden Jokowi untuk berlindung di balik pasal tersebut.

Haris menilai, munculnya pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP) yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR ini, juga menandakan bahwa Jokowi tidak siap menerima kritik dari masyarakat. Harusnya, kata dia, Jokowi sebagai kepala negara mesti tahu betul risiko memimpin Indonesia sebagai negara demokrasi.

"Presiden pasti menikmati pasal ini. Pasal ini bisa digunakan untuk membungkam mereka yang kritis kepada Presiden. Sebab, yang dikritik itu posisinya sebagai presiden, bukan personalnya," kata Haris dikutip dari Kompas.com, Jumat (2/1/2018).

Berdasarkan Pasal 263 draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara. Pasal ini tetap dipertahankan meski sudah pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Bahkan, pasal terkait penghinaan presiden ini diperluas dengan mengatur penghinaan melalui teknologi informasi. Dalam Pasal 264 RKUHP, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan sarana teknologi informasi dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara.

Sebuah meme yang dibuat warganet dan tersebar di media sosial, menyindir kebijakan rezim Jokowi untuk menghidupkan kembali Pasal Penghinaan Presiden. (Gambar: Facebook)
"Pasal ini politis dan hanya diciptakan untuk kepentingan segelintir kelompok yang berkuasa," kata kata Direktur Eksekutif Lokataru Foundation ini.

Sedangkan Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menganggap, pasal itu sebagai pembatasan kebebasan berekspresi yang melawan konstitusi Indonesia saat ini. Menurut Wahyudi, pasal penghinaan presiden perlu dihapus karena tidak sejalan dengan sistem demokrasi yang ada.

Menurut dia, Presiden Indonesia adalah seorang kepala pemerintahan yang layak dan perlu dikritik. Kritik menjadi bentuk kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. MK pun telah membatalkan pasal penghinaan presiden. Dalam putusannya, MK mengingatkan untuk tidak menghidupkan kembali aturan tersebut.

"Dihapus saja. Kalau tidak, Ini sama saja menempatkan Presiden sama dengan raja yang tidak bisa dikritik. Jadi mestinya DPR dan pemerintah mematuhi putusan itu. Karena bagaimana pun MK (Mahkamah Konstitusi) adalah penafsir resmi konstitusi Indonesia hari ini," kata Wahyudi, dilansir dari Kompas.com, Kamis (26/5/2016).

Menurut dia, saat ini paradigma kolonialistik masih tertanam kuat dalam penyusunan rancangan tersebut. Padahal, semangat untuk merevisi KUHP  bertujuan agar Indonesia dapat keluar dari warisan kolonialisme.

Padahal, Kasus-kasus penghinaan presiden juga tidak pernah muncul lagi pasca MK membatalkan pasal tersebut. "Artinya tanpa pasal itu pun martabat Presiden sebagai kepala negara masih bisa dijaga," kata dia.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono (kanan) dan Program Officer Monitor dan Advokasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar. (Foto: Kompas.com/Nabilla Tashandra)
Disebutkan, Di dalam Pasal 264 RUU KUHP tertulis, "setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak katagori IV" .

Ruang lingkup penghinaan presiden pun diperluas lewat RUU KUHP Pasal 264. Mereka yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar,hingga memperdengarkan rekaman berisi Presiden atau Wakil Presiden juga bisa dijerat dengan pasal itu.

Pada tahun 2015, MK memutuskan bahwa pasal 134, 136, dan 137 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, belum genap satu tahun usia pemerintahannya, rezim Jokowi mengusulkan untuk memasukkan kembali pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Dihubungi terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mengaku tidak tahu apakah pasal penghinaan presiden di draf RKUHP saat ini adalah pesanan Jokowi atau bukan. "Saya belum tahu soal itu, saya yang belum dapat informasi soal itu," kata Johan. (fg)

Sumber: Kompas.com

Tags

Shares ShareTweet
advertisement iklan

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.

Editor Picks