Load more

Kekacauan oleh Jokowi-Ahok Agenda Melemahkan Bangsa

Shares ShareTweet
Sejak kehadiran Jokowi dan Ahok di kancah politik nasional, suhu politik tanah air seakan selalu berada dalam tensi tinggi. Rakyat terpecah, kekuatan hukum melemah, dan demokrasi seakan berjalan di tempat. Dicurigai bahwa kemunculan kedua tokoh ini membawa agenda terselubung untuk melemahkan Indonesia.
Dua tahun sudah pemerintahan Jokowi berjalan, namun tanda-tanda negara ini berjalan menuju ke arah perbaikan yang signifikan ternyata tidak kelihatan. Sebaliknya, situasi tampaknya justru tambah memburuk.

Semua indikator ekonomi menunjukkan hal itu, mulai dari beban hutang luar negeri yang semakin menumpuk, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan angka pengangguran yang semakin tinggi.


Belum lagi stabilitas sosial politik yang justru semakin memburuk. Kondisi bahkan semakin memburuk akibat ulah 'gubernur lungsuran' Jakarta, Ahok yang terus memprovokasi ummat Islam.

Pada tanggal 4 November mendatang ummat Islam akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Ahok diproses secara hukum karena dianggap telah melecehkan Islam. 


Menghadapi rencana aksi ini polisi sudah mengeluarkan status Siaga I, Panglima TNI merespon dengan mengeluarkan peringatan untuk tidak melakukan tindakan represif kepada demonstran, dan berbagai spekulasi pun merebak di tengah-tengah publik tentang situasi paska aksi tersebut.

Jokowi mengemban amanah besar dari rakyat Indonesia untuk mengentaskan rakyat dari keterpurukan paska pemerintahan neoliberalisme regim SBY. Namun Jokowi menyia-nyiakan amanah tersebut dan justru sibuk membuat kontroversi demi mengamankan kepentingan para pemilik modal yang menjadi penyandang dana selama pilpres 2014 lalu. 


Lebih dari itu, ia seperti sengaja membuat kontroversi untuk mengacau-balaukan situasi sosial-politik, seperti mengangkat warga negara Amerika menjadi Menteri ESDM, menaikkan harga minyak, terus-menerus menambah hutang pemerintah, dan mencampuri urusan internal partai-partai politik.

Maka sangat beralasan jika menilai Jokowi tengah menjalankan misi kelompok Tatanan Dunia Baru, penguasa kegelapan penyembah dajjal, untuk menciptakan kekacauan dan kehancuran di negara Islam terbesar di dunia, Indonesia.

Kita tidak boleh melupakan gerakan Reformasi tahun 1997-1998 yang menggulingkan kekuasaan Presiden Soeharto. Setelah beliau dianggap menyimpang dan tidak bisa lagi dikendalikan, khususnya setelah beliau membangun blog Islam-Nasionalis dengan kebijakan-kebijakannya yang lebih pro-Islam, beliau pun ditumbangkan.

Terkait dengan hal ini, kantor berita Rusia Sputnik News, Jumat lalu (28 Oktober) menulis artikel menarik tentang rencana George Soros untuk menggelar 'sejumlah revolusi warna di Asia Tenggara' (Leaked Memo: Is Soros Planning 'Series of Color Revolutions' in Southeast Asia?). 


Soros sendiri adalah orang yang diketahui publik luas sebagai dalang di balik krisis keuangan yang melanda kawasan Asia Timur tahun 1997 yang menjadi awal terjadinya gerakan Reformasi.

Laporan itu berdasarkan bocoran-bocoran informasi Wikeleaks yang dikenal dengan nama 'Podesta Files', yang mengungkapkan perhatian besar George Soros pada situasi di Malaysia yang dianggap tidak menguntungkan di bawah kepemimpinan Najib Razak.

"Perhatian Soros mungkin akan menjadi awal dari sejumlah revolusi warna di Asia Tenggara," tulis laporan itu mengutip Mathew Maavak, pakar politik Universiti Teknologi Malaysia.

Sebuah memo yang dikirimkan oleh Michael Vachon, tangan kanan daria George Soros kepada ketua tim kampanye kandidat presiden Hillary Clinton, John Podesta pada 6 Maret 2016, menyebut Najib Razak telah merusak kredibilitas Amerika di kawasan karena krisis korupsi di Malaysia.

"Malaysia akan menjadi sekutu yang baik Amerika untuk memerangi ekstremis ISIS, namun sebelumnya harus harus mendapatkan kebebasan dan demonstrasi konstitusional yang selama ini tidak didapatkan rakyatnya," tulis memo itu.

"Pertama-tama dan yang terpenting, kita harus memahami model bisnis Soros. Tidak ada bisnis seperti 'bisnis revolusi' yang dilakukan Soros. Ini jauh lebih lukratif daripada bisnis hiburan yang tidak bisa diprediksi," kata Maavak kepada Sputnik News.

"Revolusi-revolusi, di sisi lain, hanya perlu mempermainkan kekecewaan-kekecewaan publik yang tidak pernah berhenti. LSM-LSM dan media-media pro-barat menjadi 'anak usaha' dari perusahaan-perusahaan revolusi global. 


Bersama, mereka mencari, mengidentifikasi dan memperkeruh kekecewaan publik di negara-negara yang tidak bersekutu dengan Amerika. 

Aktifitas-aktifitas bentukan Amerika itu tidak pernah menciptakan masyarakat yang adil. Sebaliknya mereka hanya menciptakan pertumpahan darah dan terorisme global," tambah Maavak.

Muncul pertanyaan, bukankah Jokowi lebih banyak menjalankan kepentingan Cina, daripada Amerika? Lalu, mengapa ia harus menjalankan skenario yang dirancang oleh George Soros, seorang yahudi Askhenazi Amerika?

Kebanyakan publik terpedaya oleh 'tipuan' permusuhan Amerika-Cina. Mereka tidak menyadari bahwa komunisme, yang merupakan turunan dari penyembahan dajjal sebagaimana zionisme, masih berkuasa di Cina. 


Dan seperti Adolf Hitler yang membangun kekuasaan dengan sokongan dana dari para bankir yahudi, demikian juga regim komunis Cina dengan pambangunan infrastrukturnya yang sangat massif. 

Para pengusaha dan pejabat Cina juga menjadi peserta tetap konperensi rahasia para pelaksana agenda Tatanan Dunia Baru, Bilderberger Group.

Situasi politik di Indonesia saat ini sangatlah membahayakan, dengan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Ahok diadili pada 4 November mendatang, yang bisa menjadi bola liar yang tidak terkendali. Polisi awalnya 'menggertak' para penggerak aksi dengan ancaman tembak di tempat dan membocorkan status keamanan Siaga I. 


Namun, secara mengejutkan Panglima TNI memberi peringatan keras: tidak boleh ada tembakan kepada para peserta aksi. Mendapat pengingatan itu, polisi pun melunak dengan membantah kabar Siaga I dan perintah tembak di tempat.

Namun situasi sebenarnya masih serba tidak menentu sehingga Panglima TNI kembali memberikan peringatan dengan melakukan kunjungan ke seorang Habib berpengaruh, yang bisa diartikan bahwa TNI memihak kepada ummat Islam dalam masalah dengan Ahok. 


Polisi kembali melunak dengan mengeluarkan larangan personil polisi menyandang senjata api dalam pengamanan aksi 4 November. Di bawah 'ancaman' TNI, Polri dan aksi 4 November, Jokowi pun mencari aman dengan meminta perlindungan kepada Prabowo Subianto.

Jokowi jelas dalam posisi lemah berhadapan dengan ummat Islam dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Kegigihan ia melindungi Ahok hanya akan memancing kemarahan publik yang lebih keras kepadanya. 


Dalam hal ini, bahkan Polri apalagi TNI tidak mungkin sudi untuk melindunginya. Pilihannya cuma satu, membiarkan Ahok diseret ke pengadilan, atau dia sendiri bakal terjungkal dari kekuasaannya dengan menyakitkan.

Penulis: Cahyono Adi
(Mantan wartawan, pengamat sosial politik ekonomi)
Selengkapnya >>>

Tags

Shares ShareTweet
advertisement iklan

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.

Editor Picks