Load more

Dukung UU Dwi Kewarganegaraan, Jokowi Muluskan Proyek Chinanisasi

Shares ShareTweet
Hubungan diplomatik Indonesia dan China mencapai masa keemasannya sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hingga kini ribuan pekerja China sudah memasuki Indonesia. Rencana Jokowi mempercepat pengesahan UU Dwi Kewarganegaraan dinilai sejumlah pengamat untuk memuluskan jalan masuknya migrasi besar-besaran warga China memasuki Indonesia. (Foto: Istimewa)
“Disahkan UU Dwi Kewarganegaraan oleh Pemerintah Jokowi, berarti rencana Chinanisasi Jokowi sukses adanya. Apakah kita sadar jika tujuan sebenarnya dari masuknya rakyat China tersebut adalah untuk menguasai Indonesia,"
JAKARTA -- Sehubungan dengan UU Dwi Kewarganegaraan, disaat para pakar terfokus pada kasus Arcandra, aktivis politik Yudistira justru mewaspadai adanya agenda China dalam kebijakan Jokowi tersebut. 

Kata Yudistira rakyat China yang sudah masuk ke Republik ini sebagai tenaga kerja asing maka dengan sendirinya akan memiliki paspor kewarganegaraan Indonesia, bahkan KTP.

“Disahkan UU Dwi Kewarganegaraan oleh Pemerintah Jokowi, berarti rencana Chinanisasi Jokowi sukses adanya. Apakah kita sadar jika tujuan sebenarnya dari masuknya rakyat China tersebut adalah untuk menguasai Indonesia, China memunculkan strategi dan upaya licik untuk mengkoloni atau membuat wilayah jajahan baru bernama Indonesia,” ungkap Yudistira, seperti dilansir suaranasional, Ahad (21/8).

Pendapat tersebut bukan tanpa alasan, namun bersadarkan bukti yang telah terjadi. Sejak Jokowi berkuasa, terjadi gelombang migrasi besar-besaran penduduk China memasuki Indonesia dari berbagai pintu, baik resmi maupun ilegal.


Bahkan tidak sedikit WNA China itu yang memalsukan identitas atau membeli KTP palsu demi bisa tinggal di Indonesia. Ironisnya, kasus ini telah menjadi keresahan di seluruh negeri tetapi tetap tak digubris oleh rezim Jokowi.

Seperti diketahui, China menganut dwi kewarganegaraan (ius sanguinis) dan menganut azas kewarganegaraan ius solli atau loyalitas pada satu negara di mana dia dilahirkan. 


Artinya, tak peduli dimanapun dia lahir, selama dia etnis atau keturunan China, maka dia telah berstatus warga negara China, dan itu akan menjadi ancaman terhadap keutuhan dan nasionalisme Indonesia di masa depan.

“Jadi apalagi yang tersisa buat rakyat bangsa Indonesia kecuali menjadi kacung baru di negeri sendiri. Jadi marilah kita sadar dan menginsafi kondisi bangsa ini yang berada dalam penguasaan dan pengawasan asing,” pungkas Yudistira.

Ratusan pekerja asal China ditangkap saat memasuki Indonesia tanpa izin atau ilegal. (Foto: Istimewa)
Selain itu, menurut Yudistira, pemerintah China juga sengaja menjebak Indonesia dengan bujukan perangkap hutang, karena selama ini China telah memberikan utang atau menggelontorkan yuan sampai tembus 650 Trilliun lebih ke Jokowi atas nama NKRI, tapi tentunya ada syarat mutlak yang wajib dipenuhi Jokowi dan itu disepakati MoU antara RI dengan China.

“Yang paling tragis China ngasih duit tapi status ngutang dengan bunga 2,5%/bulan sementara Jepang bisa memberi juga utang dengan bunga hanya 1 s/d 1,5%/bulan, lalu proyek infrastruktur, rel kereta api dan lokomotifnya, ruas jalan Tol, tambang dan lain-lain dalam hal ini yang mengerjakan harus China.

Itulah mengapa rakyat China akan didatangkan ke Indonesia secara bertahap. “Sebab sekarang saja China sudah menjajah umat Islam, lihat Jokowi lihat Ahok lihat konglomerat yang menguasai hampir semua lini bisnis mulai BRI, BNI dan Mandiri semua berhutang dengan China, televisi swasta, media cetak, media online, pabrik dan produk semua buatan China,” jelas Yudistira.


Seperti diketahui, Arcandra diberhentikan oleh Presiden Jokowi terkait dwi kewarganegaraan yang dimilikinya. Sebagai pengganti kekosongan posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Kemaritiman sampai ada menteri ESDM definitif.

Arcandra dilantik sebagai Mentrei ESDM pada reshuffle atau perombakan kabinet jilid II pada akhir Juli 2016 lalu. Awalnya pihak istana sempat membantah jika Arcandra memiliki kewarganegaraan asing, namun derasnya gelombang kritikan dari rakyat dan disertai bukti yang ada, Jokowi akhirnya tak bisa lagi mengelak.

Bahkan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo, sempat tidak mau disebut kecolongan, karena Arcandra Tahar yang memiliki kewarganegaraan asing bisa terpilih sebagai menteri.


Masalahnya para pakar hukum dan sejumlah tokoh menganggap, bukan hanya antek asing yang menjadi ancaman, namun dengan disahkannya UU Dwi Kewarganegaran berpotensi terjadinya gerakan Chinanisasi sistematis di Indonesia yang akan menggusur dan menyingkirkan warga negara Indonesia (pribumi) dari tanah airnya sendiri. (fg)

Sumber: suaranasional

Tags

Shares ShareTweet
advertisement iklan

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.

Editor Picks